Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) menjadi sorotan publik setelah beredarnya sejumlah video yang memperlihatkan pengurus organisasi mahasiswa tersebut mengakui menerima uang usai mengikuti pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Dalam video yang viral di media sosial, Ketua BEM FH UBK, Abdi Maludin, menyampaikan permintaan maaf di hadapan mahasiswa. Ia mengakui kesalahan dan menyatakan penyesalan atas polemik yang berkembang di lingkungan kampus.
Sejumlah mahasiswa yang hadir dalam forum klarifikasi tersebut mempertanyakan langkah pertanggungjawaban pengurus BEM FH UBK untuk memulihkan nama baik kampus. Forum itu disebut berlangsung di hadapan ratusan mahasiswa dan sebagian rekamannya tersebar luas di berbagai platform media sosial.
Berdasarkan pengakuan yang beredar, beberapa mahasiswa menyebut menerima uang dengan nominal berbeda-beda, berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per orang. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai sumber dana tersebut maupun tujuan pemberiannya.
Di sisi lain, media sosial juga diramaikan oleh berbagai tudingan yang menyebut adanya aliran dana dalam jumlah jauh lebih besar. Meski demikian, informasi mengenai dugaan dana ratusan juta rupiah tersebut belum dapat diverifikasi dan masih sebatas klaim yang beredar di dunia maya.
Polemik ini mencuat beberapa hari setelah sejumlah perwakilan mahasiswa bertemu dengan Gibran di Istana Wakil Presiden untuk menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), biaya pendidikan, hingga isu hukum dan kebijakan publik lainnya. Pertemuan tersebut sebelumnya disebut sebagai hasil dialog antara mahasiswa dan pemerintah.
Hingga Selasa (23/6/2026), belum ada penjelasan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan penerimaan uang yang diakui sejumlah mahasiswa tersebut. Sementara itu, mahasiswa UBK dikabarkan mendorong investigasi lebih lanjut guna mengungkap fakta sebenarnya di balik polemik yang kini menjadi perhatian publik.
