JAKARTA – Kesepakatan yang dicapai antara Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan pimpinan DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menuai kekecewaan dari sejumlah peserta aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Sejumlah demonstran menilai hasil pertemuan tersebut tidak sepenuhnya mewakili aspirasi seluruh elemen masyarakat yang ikut mengawal aksi. Mereka juga menyoroti proses pengambilan keputusan yang dianggap dilakukan tanpa melibatkan kelompok-kelompok lain yang sejak awal turut hadir dalam demonstrasi.
Salah satu peserta aksi, Melva Pardede, perwakilan kurir online asal Jakarta, mengaku kecewa setelah perwakilan AMPB keluar dari Gedung DPR RI dengan membawa hasil kesepakatan. Menurutnya, berbagai elemen masyarakat telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk mendukung aksi tersebut, sehingga seharusnya dilibatkan dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan.
Melva menilai hasil yang dicapai masih jauh dari harapan para peserta aksi. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah tuntutan yang sebelumnya disuarakan massa dinilai tidak lagi menjadi bagian dari kesepakatan akhir yang disampaikan kepada publik. Kekecewaan itu membuatnya mempertanyakan manfaat perjuangan yang telah dilakukan bersama selama aksi berlangsung.
Dalam pernyataannya, Melva bahkan menegaskan bahwa dirinya dan sejumlah pendukung aksi lainnya tidak akan lagi memberikan pengawalan apabila gerakan serupa kembali digelar tanpa koordinasi yang lebih baik dengan seluruh elemen massa. Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan yang dirasakan sebagian peserta aksi terhadap proses negosiasi yang berlangsung di dalam Gedung DPR.
Kekecewaan serupa juga disampaikan oleh peserta aksi lainnya yang berasal dari berbagai daerah. Mereka menilai tenggat waktu hingga 15 Desember 2026 untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan terlalu lama dan berpotensi mengurangi efektivitas perjuangan yang telah dilakukan. Selain itu, sejumlah demonstran menganggap keputusan yang diambil belum mencerminkan aspirasi seluruh peserta yang hadir di lapangan.
Meski demikian, aksi tersebut tetap berlangsung damai hingga massa mulai membubarkan diri. Polemik mengenai hasil pertemuan AMPB dan DPR RI menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang turut mengawal isu pengesahan RUU Perampasan Aset.
