BANDUNG – Kinerja penerimaan perpajakan di Jawa Barat menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Hingga 31 Juli 2026, total penerimaan perpajakan di provinsi tersebut tercatat mencapai Rp81,3 triliun atau tumbuh 7,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan laporan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, capaian tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp63,84 triliun dan penerimaan kepabeanan serta cukai sebesar Rp17,46 triliun.
Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak di Jawa Barat. Hingga akhir Juli 2026, sektor tersebut menyumbang sekitar Rp30,6 triliun atau hampir 48 persen dari total penerimaan pajak daerah. Kondisi ini mencerminkan kuatnya peran industri manufaktur sebagai penggerak ekonomi sekaligus sumber utama penerimaan negara di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut.
Selain mencatat pertumbuhan penerimaan perpajakan, pelaksanaan APBN di Jawa Barat juga menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara yang masuk ke wilayah Jawa Barat telah mencapai Rp85,61 triliun, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp63,59 triliun. Dengan demikian, APBN di Jawa Barat masih mencatat surplus regional sebesar Rp22,02 triliun hingga Juli 2026.
Di sisi lain, perekonomian Jawa Barat turut menunjukkan performa yang baik. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh aktivitas industri pengolahan yang tetap kuat, sejalan dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak.
Pemerintah berharap capaian penerimaan perpajakan yang terus meningkat dapat menjadi modal penting dalam mendukung berbagai program pembangunan, memperkuat layanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.
