JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar di dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari temuan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan jasa influencer tersebut.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Budi juga menjelaskan bahwa KPK perlu memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah atau tidak. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan sebelum menentukan langkah tindak lanjut.
ICW Temukan Pengadaan Influencer Rp14,69 Miliar
Sebelumnya, ICW mengungkap temuan delapan paket pengadaan jasa influencer yang dilakukan oleh dua kementerian selama periode 2024 hingga 2026.
Berdasarkan temuan tersebut, lima paket pengadaan berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025 hingga 2026.
Total nilai keseluruhan pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Dalam pengadaan itu, PT Rans Animasi Indonesia tercatat sebagai penyedia jasa. Bentuk kerja samanya meliputi penayangan konten promosi melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW menyoroti mekanisme pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi membatasi persaingan penyedia jasa lainnya. Selain itu, status Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni turut memunculkan dugaan potensi konflik kepentingan.
KPK Minta Kementerian Lakukan Evaluasi
Menanggapi dugaan tersebut, KPK meminta kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan.
Budi Prasetyo menekankan bahwa evaluasi perlu mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil pengadaan.
Menurut KPK, langkah tersebut penting untuk memastikan apakah proses pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, KPK belum menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Lembaga antirasuah masih perlu mempelajari temuan ICW serta memastikan kewenangan penanganannya.
Pihak RANS Berikan Klarifikasi
Menanggapi sorotan publik, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026 turut memberikan penjelasan.
Manajemen RANS menyatakan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional melalui mekanisme pengadaan yang berlaku, termasuk melalui platform Inaproc dan katalog elektronik.
RANS juga menjelaskan bahwa nilai kontrak Rp14,69 miliar tidak hanya mencakup biaya penayangan konten di media sosial.
Nilai tersebut disebut meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
Perusahaan menegaskan bahwa penetapan harga mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lainnya.
RANS turut menyatakan memahami perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan terkait posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus pejabat publik.
Hingga saat ini, persoalan pengadaan jasa influencer tersebut masih menjadi perhatian publik. KPK akan mempelajari temuan ICW sebelum menentukan apakah terdapat unsur dugaan tindak pidana korupsi yang dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
