JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut diserahkan langsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Penyerahan surat pengunduran diri itu dikonfirmasi oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah menerima kedatangan Gibran. Menurut Muzani, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029.
Muzani juga mengungkapkan bahwa surat serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Isi Surat Pengunduran Diri Gibran
Dalam keterangannya kepada awak media, Ahmad Muzani membacakan isi surat yang ditandatangani langsung oleh Gibran.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Ia juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, Muzani menjelaskan bahwa tidak terdapat alasan khusus yang dicantumkan Gibran dalam surat pengunduran dirinya.
MPR Segera Tindak Lanjuti Pengunduran Diri
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR berencana menggelar rapat untuk membahas langkah selanjutnya. Proses ini diperlukan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri Wakil Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut memberikan penjelasan mengenai mekanisme tersebut.
Menurut Yusril, surat pengunduran diri yang secara tegas menyatakan kehendak untuk berhenti tidak memerlukan persetujuan MPR. Surat tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Selanjutnya, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden akan mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Rapat Paripurna DPR Terkait Gibran Dibatalkan
Pengunduran diri Gibran juga berdampak pada agenda DPR. Rapat paripurna yang semula dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran akhirnya dibatalkan.
Sebelumnya, usulan tersebut telah ditandatangani sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Usulan itu berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional.
Anggota DPR Muhammad Khozin menyatakan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut tidak lagi relevan untuk dilanjutkan setelah Gibran mengajukan pengunduran diri.
Dengan penyerahan surat tersebut, proses selanjutnya berada pada kewenangan lembaga negara terkait sesuai mekanisme konstitusi.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena pengunduran diri Gibran terjadi sebelum masa jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 berakhir.
