Isu mengenai kemungkinan pembubaran Badan Gizi Nasional (BGN) belakangan menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan lembaga tersebut. Namun, pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk menghentikan program prioritas nasional, melainkan memperkuat pelaksanaannya.
Pada 2 Juni 2026, Presiden Prabowo resmi mengganti jajaran pimpinan BGN sebagai bagian dari evaluasi dan percepatan kinerja lembaga. Dalam keputusan tersebut, Dadan Hindayana diberhentikan dari jabatan Kepala BGN dan digantikan oleh Nanik S. Deyang. Pemerintah menyebut pergantian ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi serta mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang tidak boleh berhenti. Dalam sebuah acara di Bogor, Jawa Barat, Prabowo menyebut MBG bukan sekadar program pemberian makanan, melainkan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa.
Menurut Prabowo, program tersebut dirancang untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi dan stunting yang masih ditemukan di sejumlah daerah. Ia juga meyakini keberhasilan MBG dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal melalui penyerapan hasil produksi untuk kebutuhan dapur MBG.
Pemerintah sebelumnya juga telah beberapa kali membantah berbagai isu mengenai penghentian Program MBG. Sejumlah lembaga pemeriksa fakta menegaskan tidak ada kebijakan maupun arahan resmi dari Presiden Prabowo untuk menghentikan program tersebut. Sebaliknya, pemerintah justru terus melakukan perluasan layanan dan penguatan pelaksanaan di berbagai daerah.
Dengan pergantian kepemimpinan di BGN, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Indonesia.
