JAKARTA — Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp232,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Pada saat yang sama, pemerintah dan DPR RI menyepakati penurunan anggaran subsidi energi sebesar Rp11,44 triliun. Kedua kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah prioritas belanja negara.
Anggaran MBG Rp232,8 Triliun
Anggaran sebesar Rp232,8 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional yang menjadi dasar pelaksanaan MBG pada 2027.
Sementara itu, total anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup program pemenuhan gizi serta dukungan manajemen lembaga.
Program MBG ditargetkan menjangkau sekitar 72,4 juta penerima manfaat pada 2027, yang terdiri atas anak sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Subsidi Energi Turun Rp11,44 Triliun
Di sisi lain, pemerintah dan DPR menyepakati anggaran subsidi energi 2027 sebesar Rp261,5 triliun, turun dari usulan sebelumnya sebesar Rp272,94 triliun.
Pengurangan tersebut terutama berasal dari penyesuaian anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram. Anggaran untuk kedua kelompok subsidi itu ditetapkan sebesar Rp131,39 triliun.
Adapun subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp130,11 triliun.
Penurunan anggaran subsidi energi disebut berkaitan dengan pembenahan data penerima agar subsidi lebih tepat sasaran. Penyesuaian volume BBM dan LPG juga menjadi bagian dari perubahan alokasi tersebut.
Apakah Pemangkasan Subsidi Dilakukan untuk Membiayai MBG?
Besarnya anggaran MBG dan penurunan subsidi energi dalam APBN 2027 menjadi dua hal yang dapat dibandingkan dalam pembahasan prioritas fiskal pemerintah.
Namun, kedua angka tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa pengurangan subsidi energi secara langsung dialihkan untuk membiayai MBG. Anggaran negara terdiri atas berbagai sumber penerimaan dan pos belanja yang ditetapkan melalui proses penyusunan serta persetujuan APBN.
Alasan yang disampaikan terkait penyesuaian subsidi energi adalah pembenahan data penerima dan efisiensi penyaluran subsidi. Sementara itu, anggaran MBG ditetapkan sebagai bagian dari pembiayaan program prioritas pemerintah.
Belum ada keterangan yang memastikan bahwa pengurangan subsidi energi sebesar Rp11,44 triliun secara khusus digunakan untuk menutup kebutuhan anggaran MBG.
Prioritas Belanja Negara Menjadi Sorotan
APBN 2027 menetapkan total belanja negara sebesar Rp4.106,26 triliun. Dengan nilai tersebut, pemerintah perlu mengelola berbagai kebutuhan, mulai dari subsidi energi dan pelayanan publik hingga program pemenuhan gizi masyarakat.
Perbandingan anggaran MBG dan subsidi energi dapat menjadi bahan evaluasi publik mengenai alokasi anggaran serta dampaknya terhadap masyarakat. Meski demikian, penilaian mengenai hubungan langsung antara kedua kebijakan itu perlu didasarkan pada dokumen anggaran yang lebih terperinci atau pernyataan resmi pemerintah.
Kesimpulan: Anggaran MBG Rp232,8 triliun dan penurunan anggaran subsidi energi Rp11,44 triliun merupakan angka yang diberitakan dalam pembahasan APBN 2027. Akan tetapi, belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa subsidi energi dipangkas khusus demi membiayai program MBG.
