Di tengah ramainya kabar mengenai sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut tutup massal, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkap kondisi sebenarnya di lapangan. Ia menegaskan bahwa penutupan beberapa dapur bukan berarti program MBG dihentikan, melainkan bagian dari upaya pengawasan dan perbaikan standar layanan.
Menurut Dudung, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Dari hasil inspeksi yang dilakukan, ditemukan sejumlah dapur yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan sehingga harus dikenai sanksi penghentian sementara (suspend).
Dalam sidak yang dilakukan di Jakarta Barat pada Mei 2026, Dudung menemukan beberapa pelanggaran serius, mulai dari kondisi dapur yang kotor, adanya sampah dan belatung, hingga tata kelola penyimpanan bahan makanan yang tidak sesuai standar. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh BGN dengan memberikan sanksi kepada pengelola dapur terkait.
Dudung menegaskan bahwa langkah penutupan sementara dilakukan demi menjaga kualitas makanan yang diterima para siswa penerima manfaat MBG. Ia juga mengingatkan agar yayasan maupun investor yang terlibat dalam program ini tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi benar-benar memperhatikan kualitas layanan dan gizi yang diberikan kepada anak-anak.
Lebih lanjut, KSP memastikan program MBG tetap berjalan dan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah disebut akan terus memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur MBG guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan penerima manfaat.
Dengan demikian, kabar mengenai tutupnya sejumlah dapur MBG tidak dapat diartikan sebagai berhentinya program secara keseluruhan. Penutupan yang terjadi merupakan bagian dari proses evaluasi dan penegakan standar agar pelaksanaan program makan bergizi tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
