Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 menjadi sorotan publik setelah ribuan orang tua siswa mengeluhkan berbagai kendala dalam proses pendaftaran. Mulai dari gangguan aplikasi, kesulitan verifikasi data, hingga antrean pengaduan yang membludak di sejumlah sekolah dan kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Polemik tersebut memicu aksi protes dari sejumlah wali murid yang mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menuntut pemerintah segera memperbaiki sistem pendaftaran yang dinilai menyulitkan calon peserta didik dalam mengikuti proses penerimaan murid baru tahun ini.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung meninjau pengaduan masyarakat di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ia menilai sebagian besar persoalan berasal dari gangguan teknis aplikasi dan pengelolaan sistem yang belum optimal. Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga memanggil tim teknologi informasi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan aplikasi SPMB.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menonaktifkan Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Jawa Barat. Selain itu, pengelolaan sistem SPMB dialihkan dari Dinas Pendidikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat untuk mempercepat penanganan berbagai masalah teknis yang muncul.
Di tengah polemik yang berkembang, Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang merasa dirugikan akibat berbagai kendala selama proses penerimaan murid baru. Ia menegaskan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan seluruh calon peserta didik memperoleh pelayanan yang lebih baik dalam proses pendidikan.
Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Jawa Barat menilai persoalan SPMB tidak hanya berkaitan dengan aplikasi, tetapi juga menyangkut tata kelola dan pengawasan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru. DPRD meminta evaluasi menyeluruh dilakukan agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang.
Hingga pertengahan Juni 2026, pelaksanaan SPMB Jawa Barat masih menjadi perhatian publik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan pembenahan sistem sembari membuka berbagai kanal pengaduan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala selama proses pendaftaran.
