Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons kritik yang disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait penanganan pelaku kejahatan. Dedi menegaskan bahwa konsep HAM tidak hanya berbicara mengenai perlindungan terhadap pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian yang sama kepada korban kejahatan.
Menurut Dedi, kritik yang disampaikan Pigai merupakan pengingat penting agar setiap tindakan terhadap pelaku kejahatan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengarah pada tindakan main hakim sendiri yang berpotensi melanggar HAM. Ia mengaku menghargai masukan tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada Menteri HAM yang telah memberikan perhatian terhadap isu tersebut.
Dedi menjelaskan bahwa dalam berbagai kasus kriminal, masyarakat sering kali lebih fokus pada hak-hak pelaku. Padahal, korban kejahatan juga memiliki hak asasi yang harus dilindungi, termasuk hak atas rasa aman, perlindungan hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, menurutnya, pendekatan HAM harus ditempatkan secara seimbang dengan mempertimbangkan kepentingan korban maupun pelaku.
Ia juga mengingat kembali dukungan yang pernah diberikan Natalius Pigai saat program pembinaan siswa melalui barak militer di Jawa Barat mendapat sorotan terkait dugaan pelanggaran HAM. Karena itu, Dedi menilai kritik yang diberikan saat ini merupakan bentuk pengawasan yang wajar dalam upaya memastikan kebijakan pemerintah tetap menghormati hak asasi manusia.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun tetap menjunjung prinsip-prinsip HAM. Ia berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan kejahatan secara menyeluruh, termasuk dampak yang dirasakan oleh para korban dan keluarganya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari diskusi yang berkembang terkait penanganan pelaku kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dedi menilai, keseimbangan antara perlindungan hak pelaku dan hak korban menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan yang berkeadaban.
