Sejumlah tokoh masyarakat sipil menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter “Pesta Babi” di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam forum tersebut, para peserta menyoroti kondisi politik nasional yang dinilai semakin menjauh dari fungsi negara sebagai alat pemerataan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Institut Harkat Negeri,, menyebut negara saat ini mengalami pergeseran fungsi menjadi “mesin elektoral” yang dikendalikan elite politik demi kepentingan kekuasaan. Ia mengaitkan berbagai persoalan lingkungan dan kebijakan publik dengan kepentingan politik praktis.
Dalam diskusi itu, Sudirman juga menyinggung kerusakan lingkungan di Papua yang diangkat dalam film tersebut. Menurutnya, kebijakan negara seharusnya diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran yang inklusif, bukan sekadar memenuhi kepentingan elite maupun pemodal politik.
Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” merupakan karya dan. Film tersebut mengangkat isu konflik agraria, deforestasi, serta dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Belakangan, film ini menjadi sorotan publik setelah sejumlah agenda nobar di berbagai daerah dilaporkan mengalami intimidasi hingga pembubaran. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut tindakan pelarangan pemutaran film sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak publik untuk memperoleh informasi.
Meski menuai polemik, diskusi dan pemutaran film “Pesta Babi” terus berlangsung di sejumlah komunitas dan ruang publik sebagai bagian dari upaya membuka dialog mengenai isu lingkungan, hak masyarakat adat, dan demokrasi di Indonesia.
