Pemprov Jabar Akan Lebur 7 OPD untuk Tekan Belanja Operasional, Berlaku Bertahap Mulai 2027

banner 468x60

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana melebur tujuh kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah efisiensi anggaran dan perampingan birokrasi. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan belanja operasional sekaligus menjaga alokasi anggaran bagi kebutuhan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penataan organisasi perangkat daerah menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi tekanan fiskal daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Dedi, pemerintah daerah perlu menyesuaikan struktur organisasi agar anggaran yang tersedia tetap dapat digunakan untuk membiayai program-program yang menyentuh kepentingan publik.

“Kita menghadapi problem fiskal karena ada penurunan dana transfer daerah. Sehingga kita harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga,” kata Dedi setelah bertemu dengan Panitia Khusus (Pansus) XX DPRD Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan, rencana penggabungan tujuh kelompok OPD tersebut didasarkan pada kesamaan urusan pemerintahan.

Melalui kebijakan ini, jumlah dinas di lingkungan Pemprov Jabar akan berkurang dari sebelumnya 26 menjadi 21 unit. Sementara jumlah badan akan menyusut dari sembilan menjadi tujuh unit.

Adapun tujuh kelompok OPD yang direncanakan untuk digabungkan meliputi:

  1. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
  2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.
  3. Dinas Perkebunan dengan Dinas Kehutanan.
  4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D).
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
  6. Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Perumahan dan Permukiman.
  7. Penataan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan urusan ketahanan pangan, serta penataan urusan pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

Herman menegaskan, proses penggabungan tidak akan dilakukan sekaligus. Pemprov Jabar akan menerapkannya secara bertahap dengan mempertimbangkan masa pensiun sejumlah pejabat eselon II pada periode 2026–2027.

Pada tahap pertama, terdapat tiga penggabungan OPD yang ditargetkan mulai efektif pada 2027. Ketiganya yakni Dinas Kehutanan dengan Dinas Perkebunan, BKD dengan BPSDM, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan DP3AKB.

Sementara empat penggabungan lainnya akan dilaksanakan pada tahap berikutnya. Penataan tersebut diharapkan tidak mengganggu stabilitas birokrasi maupun pelayanan kepada masyarakat.

Terkait penghematan anggaran, Herman menyampaikan bahwa Pemprov Jabar masih melakukan perhitungan terhadap potensi efisiensi yang dapat diperoleh, termasuk pemetaan pemanfaatan gedung perkantoran setelah penggabungan OPD.

“Yang jelas ada efisiensi. Jumlahnya berapa, masih didalami,” tutur Herman.

Melalui perampingan organisasi tersebut, Pemprov Jabar berharap belanja operasional pemerintahan dapat ditekan sehingga anggaran daerah bisa lebih optimal dialokasikan untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Sumber: ANTARA News, 18 November 2026; detikJabar, 17 November 2026

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *