JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah dengan nilai mencapai Rp20 miliar hingga Rp100 miliar. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.
Janji tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut setiap ibu kota provinsi akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, setiap kabupaten dijanjikan tambahan anggaran minimal Rp20 miliar.
Prabowo juga membuka kemungkinan pemberian anggaran lebih besar bagi daerah tertentu, terutama ibu kota kabupaten yang memiliki wilayah dan kebutuhan lebih besar.
Menurut Prabowo, tambahan anggaran tersebut berasal dari hasil efisiensi belanja pemerintah, khususnya pengadaan barang dan jasa yang selama ini dinilai masih memiliki potensi pemborosan.
Ia menyoroti belanja barang dan jasa dalam APBN yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, Prabowo memperkirakan sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun berpotensi dihemat melalui pembenahan sistem pengadaan dan pencegahan penggelembungan harga.
Presiden menegaskan bahwa hasil penghematan anggaran tersebut nantinya akan dikembalikan kepada daerah untuk kepentingan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar tambahan dana tersebut digunakan secara terarah dan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
Kemenkeu Masih Menyiapkan Skema Penyaluran
Menindaklanjuti rencana tersebut, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa mekanisme penyaluran tambahan anggaran masih dalam tahap pembahasan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, menjelaskan bahwa sumber pendanaan direncanakan berasal dari efisiensi belanja barang dan jasa kementerian serta lembaga.
Pemerintah masih mengkaji apakah tambahan dana tersebut akan disalurkan melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) atau menggunakan skema khusus lainnya.
Kemenkeu juga memastikan bahwa setiap tambahan dana yang masuk ke daerah harus tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran dapat membantu daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal, terutama wilayah dengan beban belanja pegawai yang cukup tinggi.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap diharapkan menggunakan anggaran secara efektif dan mengutamakan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Hingga 17 November 2026, rencana tambahan anggaran tersebut masih dalam proses pematangan mekanisme teknis dan belum dapat dianggap sebagai dana yang sudah dicairkan ke seluruh daerah.










