MAJALENGKA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi pertambangan pasir dan batu yang diduga tidak memiliki izin resmi di Kabupaten Majalengka, Senin (16/11/2026).
Dalam sidak tersebut, Dedi menemukan aktivitas penambangan yang masih berlangsung meskipun sebelumnya telah diminta untuk dihentikan. Ia pun menegaskan bahwa seluruh aktivitas tambang ilegal harus ditutup, tanpa membedakan skala usaha maupun pemiliknya.
Selain menyoroti persoalan perizinan, Dedi juga memperhatikan dampak lingkungan serta nasib masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan sebagai penambang.
Berikut lima fakta penting dari sidak Gubernur Jawa Barat tersebut.
1. Dedi Mulyadi Temukan Tambang Ilegal Masih Beroperasi
Dalam kunjungannya ke kawasan Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Dedi mengungkapkan masih terdapat sekitar 8 hingga 10 titik pertambangan yang menjadi perhatian.
Padahal, sebelumnya ia telah meminta aparat terkait untuk melakukan penutupan. Namun, saat kembali melakukan pengecekan, aktivitas penambangan masih ditemukan berlangsung.
Kondisi tersebut membuat Dedi mempertanyakan tindak lanjut penertiban yang sebelumnya telah diminta kepada pihak terkait.
2. Tegaskan Semua Tambang Ilegal Harus Ditutup
Dedi Mulyadi menegaskan penertiban tidak hanya menyasar penambang kecil atau masyarakat setempat, tetapi juga perusahaan besar yang terbukti melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.
Ia meminta seluruh pihak menghentikan kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan siapa pemilik maupun pengelola tambang tersebut.
3. Soroti Kerusakan Lingkungan dan Kawasan Resapan Air
Persoalan lain yang menjadi perhatian Dedi adalah kondisi lingkungan di sekitar lokasi pertambangan.
Ia menyebut kawasan tersebut memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan air yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat Desa Pajajar.
Karena itu, aktivitas pertambangan dikhawatirkan dapat mengganggu kelestarian lingkungan serta ketersediaan sumber air bagi warga sekitar.
Dedi menilai perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas dibandingkan keuntungan dari aktivitas pertambangan.
4. Delapan Lokasi Tambang Ilegal di Indrakila Ditutup
Tindak lanjut sidak dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan menutup delapan titik tambang galian C yang tidak dapat menunjukkan izin resmi di Desa Indrakila, Kecamatan Sindang.
Petugas Satpol PP dan Damkar melakukan pemeriksaan dokumen perizinan serta verifikasi lapangan sebelum menghentikan aktivitas penambangan.
Sebagai tanda penutupan, petugas memasang garis Satpol PP di lokasi tambang agar kegiatan penambangan tidak kembali berlangsung.
Penertiban ini menjadi tindak lanjut dari temuan aktivitas pertambangan yang diduga ilegal saat Gubernur Jawa Barat melakukan sidak.
5. Tawarkan Pekerjaan Pengganti bagi Warga
Meski meminta aktivitas tambang dihentikan, Dedi Mulyadi juga memikirkan nasib warga yang selama ini bekerja di sektor pertambangan.
Ia menawarkan alternatif pekerjaan melalui program penanaman di kawasan kebun karet seluas sekitar 200 hektare yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026.
Warga yang sebelumnya bekerja sebagai penambang dapat dilibatkan sebagai tenaga kerja penanaman. Sementara itu, warga lainnya juga berpeluang terlibat sebagai pemasok benih.
Tawaran tersebut menjadi salah satu upaya agar penutupan tambang tidak langsung memutus mata pencaharian masyarakat.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai aturan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan alternatif penghasilan bagi masyarakat terdampak.










