Dedi Mulyadi Mau Beli Lahan Bekas Galian Tambang Warga di Majalengka, Siapkan 20 Hektare untuk Konservasi

banner 468x60

MAJALENGKA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membeli lahan bekas pertambangan ilegal milik warga di Kabupaten Majalengka. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menghentikan aktivitas tambang liar sekaligus memulihkan kondisi lingkungan melalui program penghijauan.

Rencana pembelian lahan ini muncul setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penertiban terhadap puluhan titik pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah Majalengka.

Dedi Mulyadi mengatakan, penanganan tambang ilegal berskala kecil yang dikelola perorangan memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, sebagian aktivitas penambangan dilakukan di atas tanah milik pribadi sehingga penertiban kerap menghadapi persoalan kepemilikan lahan.

Menurut Dedi, penutupan aktivitas tambang saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu, Pemprov Jabar menyiapkan solusi dengan membeli lahan bekas tambang untuk kemudian dijadikan kawasan konservasi.

“Tanah-tanahnya dibeli. Ya, kemudian nanti dihijaukan, kemudian warganya dipekerjakan menjadi penanam pohon. Sudah selesai,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Rabu (18/11/2026).

Ia menyebutkan, Kabupaten Majalengka menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan ilegal yang cukup banyak ditemukan. Dalam penertiban selama dua hari terakhir, sekitar 40 titik tambang liar dilaporkan telah ditertibkan.

Bahkan, dalam satu hari, terdapat sekitar 18 titik tambang yang menjadi sasaran penertiban di wilayah tersebut.

Dedi memperkirakan luas lahan bekas tambang yang akan dibeli pemerintah provinsi mencapai sekitar 10 hingga 20 hektare. Sejumlah transaksi pembelian disebut mulai dipersiapkan dan akan segera dilakukan.

Setelah proses pembelian selesai, lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi dengan penanaman pohon dan penghijauan kembali.

Selain memulihkan lingkungan, kebijakan ini juga diharapkan memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penambang. Mereka nantinya akan dilibatkan sebagai tenaga penanam pohon.

Sebelumnya, Pemprov Jabar juga telah menutup 106 titik penambangan tanpa izin di 18 kabupaten dan kota selama periode Januari hingga September 2026. Kabupaten Cianjur dan Majalengka termasuk wilayah dengan jumlah temuan tambang ilegal terbanyak.

Melalui kebijakan pembelian lahan dan pelibatan mantan penambang dalam program penghijauan, Dedi berharap aktivitas pertambangan ilegal dapat dihentikan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat sekitar.

Sumber: ANTARA News Jawa Barat, 18 November 2026; IDN Times Jabar, 18 November 2026; Bapenda Jawa Barat, 16 November 2026.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *