JAYAPURA – Sejumlah pelajar di Jayapura dan Nabire, Papua Tengah, menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam aksi tersebut, para pelajar mendesak pemerintah agar lebih memprioritaskan sektor pendidikan, termasuk penyediaan pendidikan gratis, peningkatan kualitas guru, serta perbaikan fasilitas sekolah.
Di Jayapura, aksi yang digelar oleh Aliansi Solidaritas Pelajar West Papua berlangsung di kawasan Perumnas Waena pada Selasa (15/9/2026). Massa aksi menilai anggaran negara seharusnya lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, terutama di wilayah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar dan sarana pendidikan.
Perwakilan peserta aksi menyampaikan tuntutan agar pemerintah mempertimbangkan kembali pelaksanaan program MBG dan mengarahkan perhatian yang lebih besar terhadap penyediaan pendidikan gratis bagi masyarakat Papua.
Sementara itu di Nabire, Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) juga menggelar aksi serupa dengan membawa sejumlah tuntutan terkait pendidikan. Massa melakukan long march menuju Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah daerah.
Dalam penyampaian aspirasi, para pelajar meminta pemerintah menggratiskan biaya pendidikan dan memberikan perhatian lebih besar terhadap akses pendidikan bagi masyarakat Papua. Mereka menilai persoalan pendidikan masih menjadi kebutuhan yang mendesak bagi banyak keluarga di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida, menerima aspirasi para pelajar dan menyatakan bahwa pihaknya akan menampung masukan yang disampaikan. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG berada di bawah kewenangan instansi lain sehingga tuntutan terkait program tersebut perlu disampaikan kepada lembaga yang berwenang.
Aksi di Jayapura maupun Nabire berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan secara umum berjalan tertib. Melalui demonstrasi tersebut, para pelajar berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta akses belajar yang merata bagi seluruh anak-anak Papua.
