Presiden Prabowo Subianto mengungkap kronologi awal terungkapnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret sejumlah pejabat, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dan pihak-pihak terkait.
Prabowo menjelaskan bahwa kecurigaannya bermula dari banyaknya laporan masyarakat mengenai berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Laporan tersebut mencakup dugaan ketidaksesuaian distribusi anggaran, kualitas makanan yang dipersoalkan, hingga indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana program.
Menurut Prabowo, laporan yang terus berdatangan membuat dirinya meminta dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Ia kemudian memanggil sejumlah lembaga pengawasan dan penegak audit negara, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menelusuri aliran dana dan memastikan tidak ada praktik korupsi dalam program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut.
“Dari banyak laporan yang masuk, saya merasa ada yang tidak beres sehingga perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh,” ungkap Prabowo dalam keterangannya.
Hasil penelusuran awal kemudian menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran. Temuan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik korupsi, terlebih pada program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan program negara bekerja secara transparan dan bertanggung jawab.
Kasus ini kini masih dalam proses penanganan aparat berwenang. Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan pengawasan yang lebih ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Presiden juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat atau pihak yang sebelumnya dipercaya menjalankan program strategis nasional.
