SURABAYA – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim), Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh anggotanya agar tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli) maupun transaksi dalam proses penegakan hukum.
Dekananto menegaskan tidak akan segan memecat anggota kepolisian yang terbukti meminta uang kepada masyarakat untuk menangani suatu perkara. Peringatan tersebut secara khusus ditujukan kepada jajaran reserse di lingkungan Polda Jawa Timur.
Pernyataan tegas itu disampaikan saat dirinya memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres jajaran dan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim, Senin (16/11/2026).
Dalam arahannya, Dekananto meminta seluruh pimpinan satuan melakukan evaluasi terhadap anggota masing-masing agar tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
“Saya ingatkan ya para Kasat Reskrimnya. Ini ada di semua ini. Jangan coba-coba, jangan ngetes-ngetes saya. Yang anggota-anggota mau kasih tahu, jangan mau ngetes-ngetes saya. Saya pecat,” tegas Dekananto.
Ia secara khusus menyoroti praktik meminta bayaran dalam berbagai tahapan penanganan perkara. Mulai dari pembuatan laporan polisi (LP), pelaksanaan gelar perkara, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, hingga penetapan tersangka.
Menurutnya, seluruh proses penegakan hukum harus berjalan sesuai prosedur dan tidak boleh dijadikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
“Jangan melacurkan diri kalian hanya untuk menerima sesuatu, kemudian kalian melacurkan institusi ini. Saya tidak mau, mau dari LP (laporan), mau gelar naik sidik, bayar. Mau menetapkan tersangka, bayar,” ujarnya.
Dekananto juga mengingatkan bahwa praktik transaksional dalam penegakan hukum dapat merusak citra kepolisian serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Karena itu, ia meminta para Kasat Reskrim tidak menutup mata apabila mengetahui adanya anggota yang melakukan pelanggaran. Pengawasan internal dan evaluasi personel harus diperkuat untuk memastikan pelayanan kepolisian berjalan secara profesional.
Selain memberikan peringatan, Kapolda Jatim juga mengajak seluruh jajarannya membangun budaya kerja baru melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.
Budaya tersebut diharapkan mampu mendorong anggota kepolisian memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan berintegritas.
Dengan adanya peringatan tersebut, Dekananto berharap tidak ada lagi anggota yang menyalahgunakan kewenangan untuk meminta imbalan dalam proses penanganan perkara. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan dan keadilan, bukan transaksi uang.
Sumber: iNews Surabaya, 17 November 2026; iNews Bojonegoro, 17 November 2026










