SUKABUMI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons keluhan warga Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, yang mengaku belum mendapatkan kepastian tempat tinggal setelah terdampak bencana banjir dan longsor beberapa waktu lalu. Keluhan tersebut mencuat di media sosial saat Dedi Mulyadi tengah berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi.
Dalam video yang beredar, sejumlah warga menyampaikan harapan agar pemerintah juga memberikan perhatian kepada korban bencana di Sukabumi. Mereka mengaku telah menunggu cukup lama terkait realisasi bantuan rumah maupun bantuan biaya kontrakan.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi mengaku langsung berkomunikasi dengan Bupati Sukabumi untuk mengetahui perkembangan penanganan korban bencana di wilayah tersebut. Ia menyatakan persoalan yang dihadapi warga akan segera ditangani melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Dedi menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Barat siap membantu pembangunan hunian bagi warga terdampak, dengan syarat pemerintah daerah menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk relokasi dan pembangunan rumah. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar bantuan dapat segera direalisasikan.
Berdasarkan pendataan, jumlah warga yang membutuhkan bantuan rumah tidak hanya 46 kepala keluarga seperti yang ramai diperbincangkan, melainkan mencapai sekitar 120 kepala keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemprov Jawa Barat menyiapkan anggaran sekitar Rp4,8 miliar guna mendukung pembangunan hunian bagi para korban bencana.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menjadi sorotan karena berkunjung ke NTT untuk menyerahkan bantuan bagi korban gempa bumi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama berbagai elemen masyarakat menyalurkan bantuan senilai Rp4 miliar untuk perbaikan rumah warga terdampak gempa, disertai bantuan logistik dan kebutuhan dasar lainnya.
Dedi menegaskan bahwa penanganan warga terdampak bencana di Jawa Barat tetap menjadi prioritas pemerintah provinsi. Ia memastikan persoalan hunian bagi warga Sukabumi akan diselesaikan secara bertahap bersama pemerintah daerah setempat.
