Polemik perbandingan pembangunan infrastruktur antara Jawa Barat dan Kalimantan Barat memicu pernyataan tegas dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. Ia secara terbuka menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membuktikan kemampuan membangun daerah dengan keterbatasan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Krisantus saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sintang. Ia merespons viralnya video di media sosial yang membandingkan kondisi jalan di Kalimantan Barat dengan Jawa Barat.
Dalam pernyataannya, Krisantus menegaskan bahwa perbandingan tersebut tidak adil, mengingat perbedaan signifikan dari sisi luas wilayah dan kemampuan anggaran kedua provinsi.
“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” tegasnya.
Soroti Perbedaan Anggaran dan Luas Wilayah
Krisantus menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai sekitar Rp31 triliun. Sementara itu, Kalimantan Barat memiliki wilayah jauh lebih luas, sekitar 171 ribu kilometer persegi, namun hanya didukung APBD sekitar Rp6 triliun.
Menurutnya, semakin luas wilayah suatu daerah, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan.
Ia juga menanggapi narasi di media sosial yang menyebut Dedi Mulyadi bisa memperbaiki kondisi jalan di Kalbar dalam waktu singkat. Krisantus menilai anggapan tersebut tidak mempertimbangkan realitas fiskal dan geografis yang dihadapi pemerintah daerah.
Respons dan Kondisi di Lapangan
Pernyataan ini muncul setelah keluhan warga terkait jalan rusak di wilayah Sepauk, Sintang, viral di media sosial. Dalam video tersebut, kondisi jalan di Kalimantan Barat dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, sehingga memicu berbagai reaksi publik.
Meski melontarkan tantangan, Krisantus memastikan pemerintah provinsi tetap berupaya melakukan perbaikan infrastruktur secara bertahap. Ia menyebut sejumlah penanganan awal sudah dilakukan, termasuk pengerahan alat berat untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak.
