DEPOK – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar rapat koordinasi bersama 27 bupati dan wali kota se-Jawa Barat di Balai Kota Depok, Rabu (7/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan pelayanan publik, mulai dari penanganan pasien yang terkendala biaya pengobatan hingga pemerataan pembangunan infrastruktur dan kepatuhan pajak.
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk warga yang belum terakomodasi pembiayaan BPJS Kesehatan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota menyepakati penguatan kerja sama pelayanan kesehatan dengan sejumlah rumah sakit di Jawa Barat dan Jakarta. Melalui kerja sama ini, warga yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh pelayanan medis, termasuk bagi pasien yang membutuhkan penanganan di luar daerah asalnya.
Selain sektor kesehatan, rapat tersebut membahas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Kelompok pekerja informal, seperti pengemudi ojek daring, pengemudi ojek pangkalan, dan petani, didorong untuk mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Di bidang infrastruktur, Dedi Mulyadi mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan sekitar 7 hingga 9 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur.
Ia juga menyoroti kepatuhan pajak perusahaan yang menjalankan usaha di suatu daerah. Pemerintah daerah didorong memperhatikan agar aktivitas usaha dan pembayaran pajak berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pendapatan daerah tempat usaha tersebut beroperasi.
Sementara itu, sektor pendidikan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah membahas peningkatan kualitas tenaga pendidik, termasuk melalui pelatihan matematika menggunakan metode Gasing (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan) bagi guru tingkat SD hingga SMA.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
