Pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sorotan publik setelah video deretan kendaraan tersebut viral di media sosial.
Dalam video yang beredar, terlihat ribuan motor listrik berlogo BGN tersimpan di sebuah gudang. Narasi yang beredar bahkan menyebut jumlahnya mencapai 70 ribu unit dan dialokasikan untuk wilayah Jawa Barat. Namun, informasi tersebut dipastikan tidak benar.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025. Kendaraan itu ditujukan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala SPPG di berbagai daerah.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan.
Ia juga menegaskan bahwa jumlah motor yang direalisasikan tidak mencapai 70 ribu unit. Hingga saat ini, total pengadaan tercatat sebanyak 21.801 unit dari rencana 25 ribu unit.
Selain itu, motor listrik tersebut belum didistribusikan kepada para penerima. BGN menyebut kendaraan masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum bisa digunakan secara resmi.
Di sisi lain, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Komisi IX DPR RI menilai pengadaan dalam jumlah besar tersebut perlu dipertanyakan, terutama terkait urgensi dan transparansi anggaran di tengah kondisi fiskal negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengaku belum mengetahui detail pengadaan tersebut. Ia menyebut usulan serupa pada tahun sebelumnya sempat ditolak karena dinilai belum menjadi prioritas utama dibanding kebutuhan program gizi itu sendiri.
BGN sendiri menegaskan bahwa pengadaan kendaraan operasional ini bertujuan untuk menunjang mobilitas petugas di lapangan agar pelaksanaan program gizi nasional dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak wilayah.
