Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar mulai 1 April 2026. Kebijakan ini diterapkan melalui keputusan BPH Migas sebagai langkah pengendalian konsumsi energi nasional.
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, yang merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas kabinet pada 28 Maret 2026 serta rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 30 Maret 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tekanan energi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah, sekaligus mendorong efisiensi penggunaan BBM bersubsidi di dalam negeri.
Rincian Pembatasan
Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan batas maksimal pembelian BBM subsidi per hari sebagai berikut:
1. Solar (JBT / Jenis BBM Tertentu):
- Kendaraan roda empat pribadi: maksimal 50 liter per hari
- Kendaraan umum roda empat: maksimal 80 liter per hari
- Kendaraan roda enam atau lebih: maksimal 200 liter per hari
- Kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, mobil jenazah, dan pengangkut sampah): maksimal 50 liter per hari
2. Pertalite (JBKP / Jenis BBM Khusus Penugasan):
- Kendaraan roda empat (pribadi maupun umum): maksimal 50 liter per hari
- Kendaraan layanan umum: maksimal 50 liter per hari
Pembatasan ini berlaku secara nasional dan akan diawasi melalui sistem distribusi BBM di SPBU.
Tujuan Kebijakan
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menaikkan harga BBM, melainkan untuk memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan mencegah konsumsi berlebih. Di sisi lain, Kementerian ESDM juga telah memastikan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM subsidi per 1 April 2026.
Dengan adanya pembatasan ini, masyarakat diharapkan dapat menggunakan BBM secara lebih bijak, sementara pemerintah berupaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.
Dampak ke Masyarakat
Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak langsung pada pengguna kendaraan pribadi maupun pelaku usaha transportasi. Sejumlah kalangan, terutama sektor logistik dan angkutan umum, diprediksi akan menyesuaikan operasional mereka seiring adanya batasan konsumsi harian.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk mulai beralih ke penggunaan BBM non-subsidi bagi yang mampu, guna menjaga keberlanjutan subsidi bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan.
