Bandung, Jawa Barat — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2026 menghadapi tekanan fiskal yang signifikan, namun pemerintah daerah memastikan komitmen terhadap pembangunan tetap berjalan dan bahkan mengalami peningkatan pada beberapa sektor prioritas. Antara News Jawa Barat+1
Dedi menyampaikan bahwa APBD Jabar mengalami penurunan transfer dana dari pemerintah pusat sebesar sekitar Rp2,458 triliun untuk tahun anggaran 2026. Pengurangan ini berasal dari berkurangnya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta struktur beberapa dana alokasi khusus. Antara News Jawa Barat
Selain itu, Pemprov Jabar juga harus menanggung kewajiban pembayaran kegiatan pembangunan dari tahun sebelumnya yang baru bisa dilunasi pada awal tahun anggaran 2026—sekitar Rp621 miliar—yang turut menekan ruang fiskal daerah. Antara News Jawa Barat
Tekanan lain yang turut membebani APBD adalah kewajiban rutin seperti cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp600 miliar per tahun, tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp300 miliar, biaya operasional Masjid Raya Al Jabbar, serta subsidi operasional Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati) yang hampir mencapai Rp100 miliar per tahun. Republika Online
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa alokasi untuk pembangunan justru tidak dikurangi. Menurutnya, beberapa pos pembangunan seperti anggaran infrastruktur bahkan mengalami peningkatan. Contohnya, alokasi untuk jalan provinsi dinaikkan dari sebelumnya Rp3,5 triliun menjadi sekitar Rp4,5 triliun, serta belanja pembangunan lain yang juga dinaikkan dibanding tahun sebelumnya.
Untuk menanggulangi tekanan anggaran, Pemprov Jabar menerapkan efisiensi ketat dalam belanja non-prioritas. Berbagai langkah dilakukan, termasuk penghematan listrik dan air di gedung pemerintahan, pembatasan jamuan seremonial, serta pengurangan fasilitas kantor publik yang dinilai tidak mendesak. Antara News Jawa Barat+1
Dedi menegaskan bahwa meskipun beban APBD cukup berat, pemerintah daerah tetap memprioritaskan program yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan dasar seperti kesehatan. Biro Administrasi Pimpinan Jabar
