BANJARMASIN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin, Mulyono, terkait kasus dugaan suap pengurusan restitusi pajak. Saat digiring ke hadapan awak media, Mulyono tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan membenarkan telah menerima uang suap.
Mulyono mengakui perbuatannya dalam proses pemeriksaan oleh penyidik KPK. Uang suap tersebut diduga diterima untuk memuluskan pengajuan restitusi pajak dari pihak wajib pajak tertentu. Praktik ini dinilai merugikan keuangan negara dan mencederai integritas lembaga perpajakan.
Wakil Ketua KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi, dokumen, serta aliran dana yang diterima tersangka. Dalam perkara ini, KPK juga tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak.
“Yang bersangkutan mengakui menerima sejumlah uang terkait pengurusan restitusi pajak. Saat ini penyidik masih menelusuri peran pihak-pihak lain,” ujar pimpinan KPK dalam konferensi pers.
Sebagai bagian dari proses hukum, Mulyono ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan KPK. Ia dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi terkait penerimaan suap oleh penyelenggara negara, dengan ancaman hukuman pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang.
KPK menegaskan akan terus menindak tegas praktik korupsi di sektor perpajakan. Lembaga antirasuah itu juga mengimbau masyarakat dan wajib pajak untuk tidak memberikan suap dalam bentuk apa pun, serta melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak.
Kasus ini kembali menjadi sorotan publik karena menambah daftar panjang pejabat pajak yang terjerat perkara korupsi, sekaligus menjadi peringatan penting bagi upaya reformasi dan pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
