Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menargetkan sekitar 5 juta penunggak pajak kendaraan bermotor di wilayahnya dapat segera menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak. Target tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperbaiki pelayanan publik.
Dedi menegaskan bahwa salah satu penyebab banyaknya masyarakat menunggak pajak adalah karena adanya hambatan administratif dalam proses pembayaran. Ia menilai, ketika masyarakat merasa dipersulit, mereka cenderung enggan untuk membayar pajak kendaraan.
“Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar terus. Tapi kalau merasa terhambat, akhirnya malas,” ujar Dedi dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran, khususnya di Samsat, untuk tidak mempersulit masyarakat yang ingin membayar pajak. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong konsistensi aturan, termasuk kebijakan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus menggunakan KTP pemilik pertama.
Dedi juga menyoroti bahwa penumpukan tunggakan hingga jutaan kendaraan berdampak luas, tidak hanya pada pendapatan daerah, tetapi juga pada perlindungan masyarakat. Pasalnya, kendaraan yang tidak membayar pajak juga tidak memiliki jaminan dari Jasa Raharja saat terjadi kecelakaan.
Menurutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan, beban biaya pengobatan korban kecelakaan justru akan kembali ditanggung oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk memperbaiki sistem pelayanan agar masyarakat lebih mudah dan terdorong untuk taat pajak.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berharap, dengan kemudahan layanan dan kebijakan yang lebih fleksibel, target jutaan penunggak pajak dapat ditekan secara bertahap. Selain meningkatkan pendapatan daerah, langkah ini juga diharapkan berdampak pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik di Jawa Barat.
Kalau mau, saya bisa buatkan juga versi judul viral, script VO 30 detik, atau caption
