Berkibar News — Proyek kereta cepat Whoosh kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya praktik mark-up dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembangunannya. Kisruh ini mencuat usai Menteri Keuangan, Purbaya Budi Sadewa, menolak membayar utang proyek sebesar Rp54 triliun yang disebut bukan tanggung jawab pemerintah.
Purbaya menjelaskan, proyek kereta cepat Whoosh menggunakan skema Business to Business (B to B), bukan Business to Government (B to G). Dengan demikian, beban utang menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini PT KAI, bukan pemerintah.
“Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN hampir Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan sebesar Rp2 triliun untuk kereta cepat, dan saya yakin jumlahnya akan meningkat setiap tahun,” ujar Purbaya, dikutip dari CNBC Indonesia.
Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik terhadap proyek kebanggaan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Banyak pihak mempertanyakan transparansi dan kelayakan proyek yang disebut-sebut mengalami pembengkakan biaya sejak awal.
Salah satu pihak yang menyoroti proyek ini adalah analis kebijakan publik dan pakar transportasi, Agus Pambagyo. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Mahfud MD, Agus menyebut proyek Whoosh terlalu mahal dan diwarnai keputusan politik yang berisiko. Ia juga mengungkap bahwa keputusan memindahkan kerja sama dari Jepang ke Tiongkok diambil langsung oleh Presiden Jokowi.
“Saya dipanggil, saya bilang, ‘Pak, ini ide siapa?’ ‘Ide saya, Mas.’ Saya hampir jatuh dari kursi. Kaget, karena saya pikir idenya Menteri BUMN atau siapa,” ungkap Agus, dikutip dari YouTube Abraham Samad, Senin (27/10/2025).
Agus juga menyebut bahwa proyek ini dijalankan oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, setelah Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menolak dan kemudian dicopot dari jabatannya.
Sejak awal, sejumlah pakar menilai proyek Whoosh tidak layak secara ekonomi. Jarak tempuh Jakarta–Bandung yang hanya sekitar 142,3 kilometer dinilai tidak sebanding dengan biaya investasi yang mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp120,6 triliun (kurs Rp16.602 per dolar AS). Sebagai perbandingan, proyek Saudi Land Bridge sepanjang 1.500 kilometer di Arab Saudi hanya menelan biaya sekitar USD 7 miliar atau Rp116,2 triliun.
Mantan Menkopolhukam Mahfud MD juga turut bersuara. Melalui kanal YouTube-nya, Mahfud menyebut proyek Whoosh sejak awal sudah menyimpan banyak persoalan mendasar, mulai dari pembengkakan biaya, utang besar, hingga dugaan pemecatan pejabat yang menolak proyek tersebut.
“Ada pula dugaan mark-up dan pemecatan pejabat yang tidak setuju dengan proyek itu,” ujar Mahfud, Jumat (24/10/2025).
Menanggapi berbagai desakan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya turun tangan. “Ya benar, perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (27/10/2025).
Meski demikian, Budi belum merinci lebih jauh dugaan korupsi yang tengah diselidiki. Ia menegaskan bahwa karena masih dalam tahap penyelidikan awal, KPK belum dapat mengungkap detail temuan kepada publik.
Dengan semakin banyaknya kesaksian dan data yang muncul, masyarakat kini menanti langkah tegas KPK. Pertanyaan besar pun mengemuka: apakah lembaga antirasuah itu akan berani memanggil bahkan mengadili Presiden Jokowi untuk mempertanggungjawabkan proyek yang menelan utang jumbo hingga puluhan tahun ke depan?
