Opini publik kerap menyatakan bahwa masyarakat Indonesia kini lebih memilih liburan ke luar negeri ketimbang menjelajahi keindahan domestik. Secara sekilas, anggapan ini terasa benar, terutama ketika melihat ramainya penerbangan menuju destinasi regional. Namun, analisis data kuantitatif justru menunjukkan realitas yang mengejutkan.
Volume Mutlak: Dominasi Tak Terbantahkan Wisata Nusantara
Meskipun tren wisata luar negeri (outbound) kian gencar diberitakan, secara volume absolut, Wisata Nusantara (Wisnus) masih mendominasi pasar pariwisata Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, perjalanan domestik WNI mencapai 94,36 juta perjalanan. Angka ini sangat fantastis, menempatkan volume Wisnus sekitar 135 kali lipat lebih besar dibandingkan perjalanan WNI ke luar negeri. Bahkan, laju pertumbuhan Wisnus jauh melampaui pertumbuhan perjalanan outbound.
Dengan demikian, jika dilihat secara keseluruhan, anggapan bahwa WNI “ogah” berwisata dalam negeri adalah persepsi yang keliru. Perjalanan domestik yang didominasi oleh pergerakan via darat dan laut masih menjadi pilihan utama.
Pemicu Masalah: Ketika Tiket Pesawat Menjadi Tembok Penghalang
Masalah sebenarnya terletak pada segmen kelas menengah dan atas—kelompok yang secara ekonomi mampu melakukan perjalanan udara dan sangat sensitif terhadap biaya. Segmen inilah yang seharusnya menjadi pendorong ekonomi pariwisata high-yield di Bali atau Lombok, namun kini justru beralih ke luar negeri. Pendorong utama pergeseran ini bukan karena kurangnya daya tarik destinasi lokal, melainkan disparitas biaya transportasi udara yang akut.
Inti dari masalah ini terletak pada struktur biaya bahan bakar pesawat (Avtur) di Indonesia, yang diketahui 28% lebih mahal dibandingkan harga di Singapura. Konsekuensi dari struktur biaya yang mahal ini adalah harga tiket pesawat domestik Indonesia termasuk tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Mengingat biaya penerbangan menyumbang sekitar 40% dari total pengeluaran pariwisata, kenaikan biaya ini secara drastis mengurangi minat masyarakat untuk bepergian domestik.
Fenomena Harga Terbalik (Price Inversion)
Kekalahan daya saing ini diwujudkan dalam fenomena Price Inversion, yaitu situasi di mana harga tiket untuk rute internasional regional tertentu justru menjadi lebih murah daripada harga rute domestik dengan jarak tempuh yang sebanding. Sebagai gambaran nyata, banyak wisatawan merasa bepergian sekeluarga ke Singapura atau Malaysia terasa lebih hemat dibandingkan berwisata ke Bali atau Surabaya. Perbandingan harga tiket pada Kuartal IV 2025 menunjukkan bahwa rute Jakarta–Bali (sekitar 1.180 km) lebih mahal daripada rute Jakarta–Singapura (sekitar 1.150 km).
Faktor Non-Ekonomi: Kualitas Pengalaman Menambah Kekecewaan
Selain harga tiket yang mahal, faktor non-ekonomi turut memperburuk daya tarik pariwisata domestik (Value for Money). Wisatawan kini mencari pengalaman yang efisien dan berkualitas.
Kritik tajam dari pengamat menyoroti aspek kenyamanan dan infrastruktur domestik yang masih perlu banyak perbaikan, seperti masalah kemacetan, kebersihan, dan manajemen destinasi yang kurang terintegrasi. Ketika wisatawan sudah membayar mahal untuk tiket pesawat, mereka menuntut kualitas pengalaman yang sepadan. Jika waktu liburan terbuang karena kemacetan atau standar kebersihan yang buruk, hal ini memicu kekecewaan dan mendorong WNI mencari destinasi regional yang menawarkan pengalaman yang lebih terorganisir.
Menghadapi Ancaman Biaya di Masa Depan
Tantangan biaya ini akan semakin berat dengan adanya kewajiban implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) mulai 2026 di negara-negara hub regional. Harga SAF diperkirakan 6 hingga 10 kali lipat lebih mahal daripada Avtur biasa. Jika Indonesia tidak segera mereformasi tata niaga energi penerbangan untuk menurunkan biaya Avtur konvensional, kenaikan harga tiket di masa depan akan bersifat eksponensial dan permanen, membuat penerbangan domestik hanya dapat diakses oleh segmen elit.
Solusi jangka panjang yang direkomendasikan adalah reformasi radikal terhadap tata niaga Avtur untuk mencapai paritas harga dengan regional (Cost Control), bukan sekadar subsidi sementara. Pemerintah juga didorong untuk segera mengembangkan industri SAF nasional guna mengendalikan biaya energi penerbangan di masa depan.
