Bogor — Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi menolak keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) di depan Balai Kota Bogor, Sabtu (14/2/2026). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan serentak yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk protes terhadap keputusan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Massa aksi menilai keputusan tersebut bertentangan dengan nilai konstitusi dan ideologi negara, khususnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pancasila, yang secara tegas menolak penjajahan dalam bentuk apa pun.
Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Aksi pagi ini, Sayyid Muhammad.
“Kami juga menolak legitimasi BOP yang dikaitkan dengan pendirinya, Donald Trump, serta menilai organisasi tersebut sejalan dengan normalisasi penjajahan Israel atas Palestina. Melalui aksi serentak ini, kita mendesak pemerintah untuk meninjau ulang dan membatalkan keikutsertaan Indonesia dalam BOP demi menjaga konsistensi sejarah perjuangan bangsa dan komitmen terhadap kemerdekaan serta keadilan global,” ujar Sayyid Muhammad kepada wartawan Berkibar News.
Dalam kesempatan tersebut, peserta aksi menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
Pernyataan Sikap Bersama terhadap Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace
Terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace -hasil inisiatif Donald Trump- sejak tanggal 22 Januari 2026 yang lalu, kami, berbagai elemen masyarakat Indonesia, menyatakan menghormati keputusan Presiden Republik Indonesia dan, pada saat yang sama, menyampaikan keberatan terhadap keputusan tersebut serta menyatakan sikap sebai berikut:
- Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengevaluasi keanggotaannya dalam “Board of Peace” karena hal tersebut tidak sesuai dengan substansi amanah konstitusi Republik Indonesia.
- Menuntut Pemerintah untuk kembali kepada jalur diplomasi yang mengutamakan multilateralisme melalui badan resmi dunia -seperti PBB- dan meninggalkan aliansi ad-hoc dengan pelaku dan pendukung genosida di tanah pendudukan Palestina.
- Mengingatkan bahwa kedaulatan Indonesia merupakan prinsip luhur dan nilai transenden yang tidak dapat ditukar dengan kepentingan ekonomi atau politik jangka pendek, dan hanya layak dibayar dengan nyawa.
- Menolak segala bentuk normalisasi hubungan atau kerja sama yang melibatkan entitas zionis ‘Israel’ dengan menggunakan kedok perdamaian berupa Board of Peace tawaran Donald Trump.
- Menuntut Pemerintah untuk menjaga marwah Negara dengan tidak bersekutu dengan para penjahat moral yang terlibat aktif dalam terjadinya genosida di Palestina.
- Kami, rakyat Indonesia, memberikan dukungan moral dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Republik Islam Iran atas keberanian dan keteguhannya dalam melawan dominasi dan tekanan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Perlawanan Iran membuktikan bahwa bangsa yang berdaulat mampu menentukan nasibnya sendiri, mengelola sumber dayanya secara mandiri, dan menolak tunduk kepada segala bentuk tekanan ekonomi, politik dan militer musuh sembari terus menempuh jalan jalan kemajuan.
Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan orasi, pembacaan puisi dan pengibaran bendera Palestina. Aksi tersebut berjalan tertib, dengan dijaga oleh puluhan petugas dari Polresta Bogor Kota.
Sebelumnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menandatangani bergabungnya Indonesia sebagai salah satu anggota pendiri Dewan Perdamaian (Board of Peace) besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan tersebut memancing reaksi tajam dari berbagai kalangan aktivis, kendati mendapat dukungan dari sejumlah organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
