Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung. Kebijakan ini diambil setelah muncul keluhan masyarakat yang viral di media sosial terkait pelayanan pembayaran pajak kendaraan.
Penonaktifan tersebut dilakukan karena ditemukan adanya petugas yang tidak menjalankan aturan terbaru mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa KTP pemilik pertama. Padahal, kebijakan tersebut sudah resmi diberlakukan di seluruh wilayah Jawa Barat sejak 6 April 2026.
Kasus ini mencuat setelah seorang warga mencoba membayar pajak kendaraan tahunan tanpa membawa KTP pemilik pertama, sesuai aturan baru. Namun di lapangan, petugas Samsat Soekarno-Hatta masih meminta dokumen tersebut, sehingga pelayanan dinilai tidak sesuai dengan kebijakan gubernur.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak boleh mempersulit masyarakat.
“Hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno Hatta,” ujar Dedi, seraya menyebut keputusan tersebut diambil setelah menindaklanjuti laporan yang diterima.
Selain penonaktifan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan investigasi menyeluruh melalui inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Langkah ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kebijakan tersebut belum berjalan efektif di lapangan.
Dedi juga mengingatkan seluruh jajaran Samsat di Jawa Barat agar memberikan pelayanan terbaik dan tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa reformasi pelayanan publik harus benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya dalam hal kemudahan pembayaran pajak kendaraan.
