Bandung — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas meminta agar Teras Cihampelas dibongkar. Infrastruktur yang sempat menjadi ikon ruang publik Kota Bandung itu dinilai sudah tidak relevan dengan konsep penataan kota yang sehat, ramah lingkungan, dan berpihak pada kepentingan warga.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi dalam rangka evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan di Jawa Barat. Ia menilai Teras Cihampelas tidak lagi memberikan manfaat optimal, baik dari sisi estetika, fungsi ruang publik, maupun dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Menurut Dedi, kondisi fisik bangunan yang kurang terawat justru menimbulkan kesan semrawut dan mengganggu wajah kota. Selain itu, keberadaan struktur layang tersebut dinilai menghambat sirkulasi udara serta pencahayaan alami di kawasan Jalan Cihampelas.
“Tata kota itu bukan soal proyek. Kota harus memberi kenyamanan, keindahan, dan ruang hidup yang sehat. Kalau sebuah bangunan malah menciptakan masalah baru, maka harus berani dievaluasi, termasuk dibongkar,” tegas Dedi.
Ia menekankan bahwa pembangunan ruang publik tidak boleh sekadar mengejar popularitas atau simbol, tetapi harus memiliki dampak jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat. Dedi juga menyoroti pentingnya mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagaimana mestinya, khususnya bagi pejalan kaki.
Meski bersikap tegas, Dedi memastikan rencana pembongkaran Teras Cihampelas tidak dilakukan secara gegabah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan kajian teknis mendalam serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung. Proses tersebut juga akan melibatkan arsitek tata kota, akademisi, dan unsur masyarakat.
Wacana pembongkaran ini pun memicu beragam respons publik. Sebagian warga mendukung langkah tersebut sebagai upaya pembenahan tata kota Bandung, sementara lainnya berharap ada solusi alternatif tanpa harus menghilangkan seluruh bangunan.
Pemprov Jawa Barat menegaskan, ke depan penataan kawasan perkotaan akan difokuskan pada penguatan ruang terbuka hijau, penghapusan bangunan yang tidak efektif, serta penataan ulang ruang publik agar lebih manusiawi dan berkelanjutan.
