Akhir-akhir ini situasi Indonesia terus memanas. Hal ini dipicu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat. Rakyat dibuat kesal dengan kebijakan yang ada, ditambah lagi pernyataan para pejabat di pemerintahan dalam menanggapi keresahan rakyat saat ini. Banyak pernyataan pejabat yang dianggap tidak sensitif. Berikut adalah beberapa pernyataan kontroversial pejabat di republik ini yang membuat suasana menjadi gaduh:
1. Sri Mulyani
Di beberapa kesempatan, Sri Mulyani melontarkan pernyataan yang membuat rakyat jengkel, mulai dari isu pajak hingga gaji guru. Bendahara Negara itu sempat menyinggung persoalan gaji guru dan dosen, bahkan menyamakan pajak dengan zakat.
“Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” ucap Sri Mulyani terkait gaji guru. Meskipun begitu, ia tidak menjelaskan partisipasi masyarakat yang dimaksud.
Sementara itu, pernyataan kontroversial lainnya adalah ketika ia dianggap menyamakan zakat dengan pajak, yang tentu saja mendapatkan respons negatif di kalangan masyarakat. “Dalam setiap rezeki dan harta yang kita dapatkan, ada hak orang lain. Caranya, hak orang lain diberikan melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak,” ujar Sri Mulyani.
2. Ahmad Sahroni
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, tiba-tiba memantik emosi warganet gegara pernyataannya. Ia menyebut siapa pun yang menginginkan DPR bubar memiliki mental sebagai “orang tertolol sedunia.”
Pernyataan kontroversial ini dilontarkan Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada Jumat (22/8/2025). Karena ucapan tersebut, warganet ramai-ramai meminta KPK memeriksa kekayaannya.
Salah satu warganet menuliskan di kolom komentar akun berita:
“Oq takut @ahmadsahroni88. Oiiiii @official.kpk ga mau periksa ini org?? Kuli pelabuhan tiba-tiba bisa kaya, punya mobil sport sama moge banyak!!”
3. Adies Kadir
Yang tidak kalah kontroversial minggu ini adalah pernyataan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, tentang kenaikan tunjangan anggota DPR.
“Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan. Dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies.
Tidak hanya itu, Adies Kadir juga menanggapi soal tunjangan rumah sebesar Rp50 juta untuk anggota DPR yang mendapat protes keras dari masyarakat. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan yang diterima anggota DPR ternyata masih membuat mereka “nombok.”
“Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kos Rp3 juta per bulan, didapatkan Rp50 juta per bulan. Kalau dikalikan 26 hari kerja, berarti Rp78 juta per bulan,” ujar Adies.
Pernyataan ini pun langsung mendapat olok-olok warganet karena dianggap tidak masuk akal dan menunjukkan ketidakmampuan berhitung.
Akibat pernyataan-pernyataan asbun (asal bunyi) dari para pejabat publik ini, muncul reaksi keras dari masyarakat. Untuk meredam kegaduhan, mereka pun ramai-ramai memberikan klarifikasi.
Bagaimana menurut Anda, apakah mereka layak menjadi pejabat yang mengatur negeri ini? Apakah kualitas mereka sepadan dengan apa yang mereka dapatkan?
