Penggunaan mobil dinas kepala daerah kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perbandingan antara kebijakan di Kalimantan Timur dan langkah yang pernah diambil oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, diketahui menggunakan kendaraan dinas sesuai fasilitas yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pengadaan mobil dinas gubernur merupakan bagian dari anggaran resmi daerah dan diatur dalam ketentuan pengelolaan barang milik daerah (BMD), yang penggunaannya melekat pada jabatan selama masa tugas.
Sementara itu, di Jawa Barat, Dedi Mulyadi sempat menjadi sorotan ketika merelakan mobil dinas jenis Toyota Alphard untuk dipinjamkan kepada Wali Kota Banjar. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung operasional pemerintahan Kota Banjar yang saat itu membutuhkan kendaraan dinas representatif.
Mobil dinas merupakan aset pemerintah daerah yang pengelolaannya diatur melalui regulasi tentang barang milik daerah. Setiap peminjaman atau pengalihan penggunaan harus melalui mekanisme administrasi sesuai aturan yang berlaku.
Perbandingan dua peristiwa tersebut memunculkan diskusi publik terkait efisiensi anggaran, penggunaan fasilitas jabatan, serta transparansi pengelolaan aset negara. Hingga kini, tidak ada laporan pelanggaran hukum dalam kedua kebijakan tersebut, dan keduanya berada dalam ranah kebijakan masing-masing pemerintah daerah.
Publik pun diharapkan dapat melihat persoalan ini secara proporsional, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
