Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami pemangkasan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang sebelumnya mencapai Rp2,8 triliun. Setelah dilakukan penyesuaian anggaran, nilai DBH yang diterima kini hanya tersisa sekitar Rp843 miliar.
Pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan penataan keuangan daerah yang disesuaikan dengan kondisi fiskal nasional serta realisasi pendapatan negara. Dampaknya, sejumlah program yang bersumber dari DBH berpotensi mengalami penundaan hingga penyesuaian skala prioritas.
DBH sendiri merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan pajak maupun sumber daya alam. Dana ini selama ini menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga dukungan bagi pemerintah kabupaten dan kota.
Dengan berkurangnya alokasi DBH secara drastis, Pemprov Jabar dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjaga keberlanjutan program pembangunan. Pemerintah daerah pun dituntut lebih selektif dalam mengatur belanja, serta mendorong optimalisasi sumber pendapatan daerah lainnya.
Meski demikian, Pemprov Jabar menyatakan akan berupaya agar pemangkasan anggaran ini tidak berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat. Penyesuaian program akan difokuskan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang tersedia.
